Ekonomi Modern

Kuliah Ekonomi Bersama Mahasiswa dan Pelaku Bisnis

Jika Defisit Anggaran Semakin Membesar


defisit anggaranPada akhir Januari 2013, Perancis mencatatkan total defisit anggaran hingga 12,8 miliar euro. Khusus selama Januari tersebut, defisit Perancis memang bertambah 300 juta euro. Sementara itu, menurut warta AFP pada Jumat (8/3/2013), pendapatan Perancis sampai dengan akhir Januari 2013 mencapai 21,9 miliar dollar AS. Angka ini turun 6,4 persen ketimbang periode sama 2012. “Penurunan pendapatan lantaran pendapatan dari pajak yang menyusut akibat pelemahan ekonomi,”kata Kementerian Anggaran Perancis.

Catatan kementerian tersebut mengatakan belanja publik sampai dengan akhir Januari 2013 mencapai 32,1 miliar euro. Ini merupakan selisih menurun dari posisi 32,8 miliar euro pada periode sama 2012.

Sementara itu, menurut Komisi Eropa angka defisit Perancis bakal lebih membesar hingga 2013 akhir. Posisinya mencapai 3,7 persen.

PERIHAL DEFISIT ANGGARAN NEGARA

Defisit merupakan suatu kondisi di mana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) mengalami ketimpangan antara jumlah anggaran belanja pembangunan dan pendapatan (penerimaan negara). Hal demikian terjadi disebabkan tabungan pemerintah tidak mampu memenuhi jumlah anggaran belanja pembangunan.

Defisit secara harfiah berarti adalah kekurangan dalam kas keuangan. Defisit biasa terjadi ketika suatu organisasi (biasanya pemerintah) memiliki pengeluaran lebih banyak daripada penghasilan. Lawan dari defisit adalah surplus. Hal pertama yang harus dicatat, munculnya kekurangan dalam pendanaan di banyak negara merupakan hal yang klasik. Pemerintah di banyak negara juga mengenal defisit anggaran, bahkan sebelum penemuan istilah anggaran umum. Dulu, negara meminjam dari pedagang dan rentenir saat dalam kondisi membutuhkan, khususnya untuk membiayai perang, seremoni dan festival kerajaan, dan menanggulangi bencana.

Perlu juga dipaparkan, terjadinya defisit anggaran diakibatkan oleh beberapa faktor penting: adakalanya ia terjadi karena anggaran yang memang kurang, dan adakalanya pula cara atau metode pembiayaan yang mengakibatkan defisit. Defisit berarti, pemerintah mengkonsumsi lebih dari jumlah pendapatannya yang kemudian biaya kekurangannya itu diambilkan dari pendapatan individu. Ini artinya, total permintaan terhadap barang dan jasa berlebih jika dibandingkan dengan total penawaran. Pengertian ini dengan asumsi bahwa masyarakat terhalangi dari perdagangan luar negeri yang menyebabkan seluruh konsumsi individu harus ditekan untuk memberi ruang bagi konsumsi pemerintah yang berlebih. Jika defisit anggaran didanai melalui prosedur pinjaman publik dalam negeri, tekanan moneter dari total permintaan pemerintah terhadap harga tidak akan terjadi—setidaknya dalam teori—karena sarana pembayaran individu yang kelebihan berhasil di serap, dan dengan demikian inflasi mata uang tidak terjadi karena kebijakan tersebut.

Apabila defisit dibiayai oleh pinjaman Bank Sentral—penerbitan mata uang—maka tekanan inflasi harga mata uang mulai muncul sebagai akibat adanya alat pembayaran yang berlebih daripada penawaran yang ada. Adapun dalam sistem perekonomian yang terhubung dengan perdagangan internasional melalui ekspor dan impor, kelebihan konsumsi pemerintah dapat ditutupi oleh impor. Di sini, metode penanganan defisit juga berdampak besar terhadap konsekuensi yang muncul. Yaitu, apabila penanganan defisit anggaran ditutupi dengan penerbitan uang baru (ekspansi moneter) akan menyebabkan inflasi dan merosotnya nilai kurs mata uang lokal di hadapan mata uang aing. Pada akhirnya, penurunan kurs (nilai mata uang) juga akan meningkatkan defisit anggaran yang justru mempersulit penanganan defisit anggaran. Hal inilah yang membuat cara seperti ini tidak dapat diterapkan secara kontinyu dalam kebijakan ekonomi. Oleh karena itu, ajakan untuk mencapai stabilitas harga dan tukar selalu terfokus pada penyeimbangan pertumbuhan pertukaran uang, yang juga selalu terfokus pada keharusan penyeimbangan antara anggaran suatu negara dengan tidak menutupi defisit anggarannya dengan instrumen moneter.

Dengan demikian, untuk mengetahui suatu anggaran negara diklasifikasikan mengalami defisit dapat dibaca dari kemampuan tabungan pemerintah. Tabungan pemerintah diperoleh dari penerimaan negara yang diperoleh secara rutin oleh pemerintah atau yang berasal dari nilai investasi. Kemampuan memajak pemerintah merupakan refleksi kemampuan menabung pemerintah dalam menutup pengeluaran pembangunan.

Pembiayaan Defisit Anggaran Pemerintah di Indonesia

Penelitian yang dilakukan oleh Algifari dalam PENGARUH DEFISIT ANGGARAN PEMERINTAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA selama periode 1990-2000 menyimpulkan :

Kebijakan pemerintah melaksanakan defisit pembiayaan anggaran banyak menimbulkan kontroversi. Banyak ekonom yang berpendapat bahwa defisit anggaran pemerintah dapat berpengaruh buruk bagi perekonomian. Namun banyak juga ekonom yang berpendapat bahwa defisit anggaran pemerintah diperlukan sebagai stimulus bagi perekonomian, sehingga perekonomian dapat berjalan dengan baik. Kedua argumentasi ini sama-sama mendapat dukungan dari hasil penelitian empiris.

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh bukti empiris pengaruh defisit anggaran belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi untuk kasus perekonomian Indonesia dalam perode tahun 1990 sampai dengan tahun 2007. Untuk mengetahui pengaruh defisit anggaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi dan komponen-komponennya digunakan model regresi. Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh bukti empiris bahwa defisit anggaran belanja pemerintah berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi pada tahun yang sama dan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi pada tahun berikutnya. Hasil empiris ini sesui dengan teori pump-priming bahwa defisit anggaran pemerintah diperlukan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi.

Defisit anggaran belanja pemerintah tidak berpengaruh terhadap konsumsi rumahtangga pada tahun yang sama maupun pada tahun berikutnya. Hasil penelitian ini mendukung hipotesis Ricardian Equivalence bahwa defisit anggaran pemerintah tidak berpengaruh terhadap konsumsi rumahtangga.

Konsepsi Pembiayaan Defisit Anggaran

Pembiayaan defisit anggaran, adalah semua jenis pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit anggaran negara dalam APBN

Pembiayaan dalam negeri, adalah semua pembiayaan yang berasal dari perbankan dan nonperbankan dalam negeri yang meliputi hasil privatisasi, penjualan aset perbankan dalam rangka program restrukturisasi, surat utang negara, dan dukungan infrastruktur.

Surat utang negara adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara.

Dukungan infrastruktur adalah dukungan Pemerintah dalam bentuk kompensasi finansial dan/atau kompensasi dalam bentuk lain yang diberikan oleh Pemerintah kepada Badan Usaha melalui skema pembagian risiko dalam pelaksanaan proyek kerjasama penyediaan infrastruktur.

Pembiayaan luar negeri bersih adalah semua pembiayaan yang berasal dari penarikan utang/pinjaman luar negeri yang terdiri dari pinjaman program dan pinjaman proyek, dikurangi dengan pembayaran cicilan pokok utang/pinjaman luar negeri.

Pinjaman Luar Negeri

Ø Pinjaman program adalah nilai lawan rupiah dari pinjaman luar negeri dalam bentuk valuta asing yang dapat dirupiahkan.

Ø Pinjaman proyek adalah pinjaman luar negeri yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan tertentu

Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Defisit APBD adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah dalam tahun anggaran yang sama.

Pinjaman Pemerintah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Pemerintah Pusat menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Pemerintah Pusat dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

Sebab-sebab Terjadinya Defisit Anggaran

Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi

Untuk mempercepat pembangunan diperlukan investasi yang besar dan dana yang besar pula. Apabila dana dalam negeri tidak mencukupi, biasanya negara melakukan pilihan dengan meminjam ke luar negeri untuk menghindari pembebanan warga negara apabila kekurangan itu ditutup melalui penarikan pajak. Negara memang dibebani tanggung jawab yang besar dalam meningkatkan kesejahteraan warga negaranya. Beban ini meliputi pembangunan program-program, seperti:

a) Program yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, seperti jalan, jembatan, listrik, pelabuhan, dll.

b) Program yang berkaitan dengan Hankam.

c) Pembangunan yang meliputi bidang hukum, seperti proyek-proyek pengadilan, lembaga pemasyarakatan, dll.

d) Program bidang sosial, pendidikan dan kesehatan, seperti sekolah, rumah sakit, panti asuhan.

e) Program yang berkaitan dengan pemerataan pendapatan, seperti program transmigrasi, pembangunan daerah, dll.

f) Program yang menangani masalah kemiskinan, seperti PPK, P3DT, dsb.

Semuanya itu diperlukan biaya yang besar, dan diantaranya harus dilaksanakan oleh negara, terutama program nomor b, c, e, dan f, karena swasta/masyarakat tidak mungkin membangun program-program seperti itu.

Rendahnya Daya Beli Beli Masyarakat

Masyarakat di negara berkembang seperti Indonesia yang mempunyai pendapatan per kapita rendah, dikenal mempunyai daya beli yang rendah pula. Sedangkan barang-barang dan jasa-jasa yang dibutuhkan, harganya sangat tinggi karena sebagian produksinya mempunyai komponen impor, sehingga masyarakat yang berpendapatan rendah tidak mampu membeli barang dan jasa tersebut. Barang dan jasa tersebut misalnya listrik, sarana transportasi, BBM, dan lain sebagainya. Apabila dibiarkan saja menurut mekanisme pasar, barang-barang itu pasti tidak mungkin terjangkau oleh masyarakat dan mereka akan tetap terpuruk. Oleh karena itu, negara memerlukan pengeluaran untuk mensubsidi barang-barang tersebut agar masyarakat miskin bisa ikut menikmati.

Pemerataan Pendapatan Masyarakat

Pengeluaran ekstra juga diperlukan dalam rangka menunjang pemerataan di seluruh wilayah. Indonesia yang mempunyai wilayah sangat luas dengan tingkat kemajuan yang berbeda-beda di masing-masing wilayah. Untuk mempertahankan kestabilan politik, persatuan dan kesatuan bangsa, negara harus mengeluarkan biaya untuk misalnya, pengeluaran subsidi transportasi ke wilayah yang miskin dan terpencil, agar masyarakat di wilayah itu dapat menikmati hasil pembangunan yang tidak jauh berbeda dengan wilayah yang lebih maju. Kegiatan itu misalnya dengan memberi subsidi kepada pelayaran kapal Perintis yang menghubungkan pulau-pulau yang terpencil, sehingga masyarakat mampu menjangkau wilayah-wilayah lain dengan biaya yang sesuai dengan kemampuannya.

Melemahnya Nilai Tukar

Indonesia yang sejak tahun 1969 melakukan pinjaman luar negeri, mengalami masalah apabila ada gejolak nilai tukar setiap tahunnya. Masalah ini disebabkan karena nilai pinjaman dihitung dengan valuta asing, sedangkan pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman dihitung dengan rupiah. Apabila nilai tukar rupiah menurun terhadap mata uang dollar AS, maka yang akan dibayarkan juga membengkak. Sebagai contoh APBN tahun 2000, disusun dengan asumsi kurs rupiah terhadap dollar AS sebesar Rp. 7.100,-, dalam perjalanan tahun anggaran telah mencapai angka Rp. 11.000,- lebih per US$ 1.00. Apa artinya ? Bahwa pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman yang diambil dari APBN bertambah, lebih dari apa yang dianggarkan semula.

Pengeluaran Akibat Krisis Global

Krisis global yang terjadi akhir-akhir ini menyebabkan meningkatnya jumlah pengangguran di Indonesia. Sedangkan penerimaan pajak menurun, akibat menurunnya sektor-sektor ekonomi sebagai dampak krisis itu, padahal negara harus bertanggung jawab untuk menaikkan daya beli masyarakat yang tergolong miskin. Dalam hal ini negara terpaksa mengeluarkan dana ekstra untuk program-program kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat terutama di wilayah pedesaan yang miskin itu.

Realisasi yang Menyimpang dari Rencana

Apabila realisasi penerimaan negara meleset dibanding dengan yang telah direncanakan, atau dengan kata lain rencana penerimaan negara tidak dapat mencapai sasaran seperti apa yang direncanakan, maka berarti beberapa kegiatan, proyek, atau program harus dipotong. Pemotongan proyek itu tidak begitu mudah, karena bagaimanapun juga untuk mencapai kinerja pembangunan, suatu proyek tidak bisa berdiri sendiri, tetapi ada kaitannya dengan proyek lain. Kalau hal ini terjadi, negara harus menutup kekurangan, agar kinerja pembangunan dapat tercapai sesuai dengan rencana semula.

Pengeluaran Karena Inflasi

Penyusunan anggaran negara pada awal tahun, didasarkan menurut standar harga yang telah ditetapkan. Harga standar itu sendiri dalam perjalanan tahun anggaran, tidak dapat dijamin ketepatannya. Dengan kata lain, selama perjalanan tahun anggaran standar harga itu dapat meningkat tetapi jarang yang menurun. Apabila terjadi inflasi, dengan adanya kenaikan harga-harga itu berarti biaya pembangunan program juga akan meningkat, sedangkan anggarannya tetap sama. Semuanya ini akan berakibat pada menurunnya kuantitas dan kualitas program, sehingga anggaran negara perlu direvisi. Anggaran negara yang telah tercantum terlalu rinci dalam dokumen anggaran (DIP, DIPP), pemimpin proyek sulit untuk bisa menyesuaikan apabila terjadi kenaikan harga barang yang melampaui harga standar. Untuk melaksanakan pembangunan proyek yang melampaui standar yang telah ditentukan, pemimpin proyek akan dipersalahkan oleh Badan Pengawas Keuangan, sebaliknya juga apabila pemimpin proyek terpaksa mengurangi volumenya. Akibatnya, negara terpaksa akan mengeluarkan dana untuk eskalasi dalam rangka menambah standar harga itu.

Dampak Defisit Ekonomi terhadap Ekonomi Makro

Mengapa kita membicarakan defisit? Dan mengapa defisit anggaran negara merupakan momok yang sangat ditakuti? Defisit anggaran itu ibaratnya seperti penyakit hipertensi yang dampaknya bisa mempengaruhi kerja jantung, ginjal, mata, otak, yang berakibat kelumpuhan. Demikian pula defisit anggaran juga berdampak pada beberapa variabel ekonomi makro, antara lain :

1. Dampak Terhadap Tingkat Bunga

Defisit anggaran ditandai dengan kurangnya pembiayaan pengeluaran negara karena kurangnya penerimaannya yang berasal dari pajak. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan anggaran pembangunan maupun rutin, Negara memerlukan penambahan modal, yang berarti permintaan terhadap uang meningkat. Bunga, yang merupakan harga modal itu, akan mengalami tingkat keseimbangan yang lebih tinggi, atau tingkat bunga akan meningkat.

2.Dampak Terhadap Neraca Pembayaran

Dalam ekonomi terbuka, defisit anggaran dapat mempengaruhi posisi ekspor dan impor dari dan ke manca negara. Dengan meningkatnya tingkat bunga, investasi dalam negeri akan menurun, yang berarti peluang modal asing cenderung masuk mengalir ke dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan investasi dalam negeri. Apabila ini terjadi, maka deficit anggaran mempunyai dua dampak yang berkaitan, yaitu : pertama, defisit anggaran akan meningkatkan defisit neraca pembayaran; kedua, dengan membengkaknya defisit neraca pembayaran, akan menurunkan nilai tukar dalam negeri terhadap mata uang asing. Sehingga menurunnya nilai rupiah terhadap valuta asing selama ini bukan saja disebabkan karena faktor psikologis, tetapi juga faktor teknis.

3. Dampak Terhadap Tingkat Inflasi

Pengeluaran negara yang melebihi penerimaannya berarti anggaran negara itu ekspansif, artinya ada kecenderungan terhadap kenaikan harga-harga umum (inflasi). Mengapa, karena pengeluaran negara yang digunakan untuk pembangunan proyek-proyek dengan biaya besar dan berjangka lama, selama dalam pembangunan belum dapat menghasilkan dalam waktu yang cepat, tetapi sebaliknya, negara telah melakukan pengeluaranpengeluaran, antara lain untuk upah buruh yang berakibat meningkatnya daya beli masyarakat. Dengan meningkatnya daya beli masyarakat di satu pihak, dan belum ada output yang dihasilkan di lain pihak, akan mendorong harga-harga umum akan meningkat, yang dampaknya adalah pada inflasi. Dalam masa pembangunan yang menggebu-gebu sulit bisa dihindarkan keadaan inflasi ini.

4. Dampak Terhadap Konsumsi dan Tabungan

Inflasi yang diakibatkan karena defisit anggaran negara itu akan mengurangi pendapatan riil masyarakat. Pengurangan pada pendapatan riil masyarakat itu akan berakibat pada pengurangan baik konsumsi maupun tabungan. Tabungan sangat penting sekali untuk mendorong investasi. Apabila pendapatan riil ini menurun, berarti tingkat konsumsi dan tabungan riil juga menurun, padahal tingkat tabungan riil itu akan berpengaruh terhadap tingkat investasi. Dengan menurunnya tingkat tabungan tersebut, tingkat investasi juga menurun.

5. Dampak Terhadap Penggangguran

Pengganguran berarti penurunan tingkat kesempatan kerja. Kesempatan kerja tergantung pada besarnya investasi yang dilakukan baik oleh negara maupun masyarakat. Naiknya tingkat bunga akibat dari anggaran negara yang defisit itu, akan berdampak menurunnya gairah untuk investasi, yang berarti banyak proyek-proyek maupun perluasan proyek yang sudah ada tidak dapat dibangun, sehingga berakibat pada pemecatan tenaga kerja atau kurangnya tenaga kerja baru yang masuk dalam lapangan kerja. Dengan demikian defisit anggaran ini juga secara langsung berakibat pada kenaikan peningkatan tingkat penggangguran.

6. Dampak Terhadap Tingkat pertumbuhan

Pertumbuhan yang meningkat adalah akibat dari meningkatnya investasi, baik dari Negara maupun masyarakat. Peningkatan investasi itu bisa terjadi, kecuali disebabkan oleh situasi keamanan yang kondusif, juga tingkat bunga yang rendah. Tetapi apabila perubahan variabel-variabel tersebut berlawanan dengan yang disebutkan diatas, terutama tingkat bunga yang tinggi akibat defisit anggaran, maka tingkat pertumbuhan yang tinggi tidak akan tercapai atau dapat dikatakan defisit anggaran itu juga mengakibatkan pada penurunan tingkat pertumbuhan.

Kebijakan Pemerintah menutup defisit anggaran

Dalam rangka menutup defisit anggaran tersebut, akan dilakukan langkah-langkah kebijakan guna memperoleh sumber pembiayaan dengan biaya rendah dan tingkat risiko yang dapat ditolerir. Langkah-langkah

Kebijakan dalam pembiayaan dalam negeri

kebijakan di sisi pembiayaan dalam negeri tersebut akan ditempuh antara lain dengan:

  • melakukan pengelolaan portofolio surat utang negara (SUN) melalui langkah-langkah pembayaran bunga dan pokok obligasi negara secara tepat waktu, penerbitan SUN dalam mata uang rupiah dan mata uang asing, penukaran utang (debt switching) serta pembelian kembali(buyback) obligasi negara;
  • melanjutkan kebijakan privatisasi yang pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku di pasarmodal;
  • memanfaatkan dana eks moratorium untuk membiayai program rekonstruksi dan rehabilitasi NAD-Nias;
  • menggunakan sebagian dana simpanan pemerintah; dan
  • memberikan dukungan dana bagi percepatan pembangunan infrastruktur dalam rangka kemitraanPemerintah-Swasta.

Kebijakan dalam pembiayaan luar negeri

Langkah-langkah yang ditempuh antara lain meliputi:

  • Mengamankan pinjaman luar negeri yang telah disepakati dan rencana penyerapan pinjaman luar negeri, baik pinjaman program maupun pinjaman proyek, dan
  • Pembayaran cicilan pokok utang luar negeri yang sudah jatuh tempo.

Dalam rangka membiayai pembiayaan defisit anggaran, Pemerintah akan mengedepankan prinsip kemandirian, dengan lebih memprioritaskan pendanaan yang bersumber dari dalam negeri. Pendanaan dari luar negeri akan dilakukan lebih selektif dan berhati-hati, dengan mengupayakan beban pinjaman yang paling ringan melalui penarikan pinjaman dengan tingkat bunga yang rendah dan tenggang waktu yang panjang, dan tidak mengakibatkan adanya adanya ikatan politik, serta diprioritaskan untuk membiayai kegiatankegiatan yang produktif.

Kebijakan dari Sisi Pengeluaran:

1. Mengurangi subsidi

Yaitu bantuan yang diambil dari anggaran negara untuk pengeluaran yang sifatnya membantu konsumen untuk mengatasi tingginya harga yang tidak terjangkau oleh mereka agar tercipta kestabilan politik dan sosial lainnya, misalnya subsidi pupuk, subsidi bahan bakar minyak (BBM), subsidi listrik, dan lain sebagainya. Pada prinsipnya negara memberikan subsidi terhadap suatu barang, karena barang itu dianggap harganya terlalu tinggi dibanding dengan kemampuan daya beli masyarakat. Agar tidak terjadi gejolak di masyarakat, maka negara mengeluarkan dana untuk mensubsidi barang tersebut. Subsidi itu dilakukan dengan beberapa cara, misalnya : i). memberikan subsidi kepada konsumen dengan cara memberikan subsidi harga barang-barang yang dikonsumsi; ii). memberikan subsidi kepada produsen, yaitu memberikan subsidi pada bahan baku yang dipergunakan untuk memproduksi barang tersebut. Kalau pengeluaran subsidi itu dikurangi akan berakibat pada kenaikan harga barang yang diberi subsidi itu.

2. Penghematan pada setiap pengeluaran baik pengeluaran rutin maupun pembangunan

Penghematan pada pengeluaran rutin dilakukan oleh departemen teknis, misalnya untuk pengeluaran listrik, telepon, alat tulis, perjalanan dinas, rapat-rapat, seminar, dan sebagainya tanpa mengurangi kinerja dari departemen teknis yang bersangkutan.

3. Menseleksi sebagian pengeluaran-pengeluaran pembangunan

Pengeluaran pembangunan yang berupa proyek-proyek pembangunan diseleksi menurut prioritasnya, misalnya proyek-proyek yang cepat menghasilkan. Proyek-proyek yang menyerap biaya besar dan penyelesaiannya dalam jangka waktu yang lama, sementara ditunda pelaksanaannya.

4. Mengurangi pengeluaran program-program yang tidak produktif dan tidak efisien

Program-program semacam itu adalah program-program yang tidak mendukung pertumbuhan sektor riil, tidak mendukung kenaikan penerimaan pajak, dan tidak mendukung kenaikan penerimaan devisa. Pemotongan program-program ini harus dilakukan dengan hati-hati. Pemotongan pengeluaran tanpa memperbaiki produktivitas program, berarti akan ada kecenderungan akan menurunnya kualitas dan kuantitas output.

Ketentuan Batas Kumulatif Defisit APBN dan Pinjaman

Dalam hal defisit anggaran ini ada pedoman atas batas kumulatif defisit anggaran  yaitu :

  • Jumlah kumulatif defisit APBN dan APBD dibatasi tidak melebihi 3% (tiga persen) dari PDB tahun bersangkutan.
  • Jumlah kumulatif pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dibatasi tidak melebihi 60% (enam pu-luh persen) dari PDB tahun bersangkutan.
  • Jumlah kumulatif pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah total pinjaman Pemerintah Pusat setelah dikurangi pinjaman yang diberikan kepada Pemerintah Daerah ditambah total pinjaman seluruh Pemerintah Daerah setelah dikurangi pinjaman yang diberikan kepada Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah lain.
  • Batas maksimal pinjaman seluruh Pemerintah Daerah untuk tahun anggaran berikutnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan setiap tahun paling lambat dalam bulan Agustus dengan memperhatikan keadaan dan prakiraan perkembangan perekonomian nasional.
  • Dalam hal jumlah kumulatif defisit APBN dan APBD tidak melebihi 3% (tiga persen) dari PDB dan/atau jumlah kumulatif pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tidak melebihi 60% (enam puluh persen) dari PDB:
  • Pemerintah Pusat dapat melakukan pinjaman baik dalam negeri maupun luar negeri.
  • Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman baik dari Pemerintah Pusat maupun dari sumber lainnya.
  • Pinjaman Daerah yang bersumber dari luar negeri, dilakukan melalui mekanisme penerusan pinjaman.
  • Pelaksanaan pinjaman Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat maupun dari sumber lainnya sebagaimana dimaksud diatas  dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jumlah kumulatif pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Net Pinjaman Pemerintah Pusat Total Pinjaman Pemerintah Pusat dikurangi Piutang kepada Pemerintah Daerah
Net Pinjaman Pemerintah Daerah Total Pinjaman Pemerintah Daerah dikurangi Piutang kepada Pemerintah Pusat dan/atau Piutang kepada Pemerintah Daerah lainnya.
Jumlah kumulatif pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Net Pinjaman Pemerintah Pusat ditambah Net Pinjaman Pemerintah Daerah

Daerah dapat melebihi Batas Maksimal Defisit APBD setelah mengajukan permohonan dan mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan dengan pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri. Persetujuan Menteri Keuangan didasarkan pada ketentuan sebagai berikut:

  • Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD tidak terlampaui; dan
  • Terpenuhinya persyaratan peruntukan pinjaman, jumlah kewajiban pinjaman dan kemampuan keuangan daerah.
  • Tata cara pengajuan permohonan persetujuan melebihi Batas Maksimal Defisit APBD dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
  • Pemerintah Daerah mengajukan permohonan persetujuan melebihi Batas Maksimal Defisit APBD kepada Menteri Keuangan, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan kepada Menteri Dalam Negeri, Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah dengan disertai kelengkapan data yang memuat alasan melebihi Batas Maksimal Defisit APBD.
  • Permohonan persetujuan melebihi Batas Maksimal Defisit APBD diajukan setelah adanya persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
  • Persetujuan melebihi Batas Maksimal Defisit APBD merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan Pinjaman Daerah bagi daerah yang melampaui Batas Maksimal Defisit APBD.
  • Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah memberikan pertimbangan kepada Menteri Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya surat permohonan dari daerah.
  • Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan memberikan persetujuan/ penolakan atas permohonan dari daerah paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya surat pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri.
  • Apabila Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah tidak memberikan pertimbangan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan memberikan persetujuan/ penolakan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya surat permohonan dari daerah.
  • Persetujuan/penolakan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tidak menjadi dokumen yang dipersyaratkan dalam proses evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Kriteria pembiayaan Defisit APBD

APBD suatu daerah dapat defisit dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Sumber pembiayaan untuk menutup defisit APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri dari:

a. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA);

b. Dana Cadangan;

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;

d. Penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan

e. Pinjaman Daerah.

Batas maksimal defisit APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.02/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan dan Mekanisme Pemantauan Defisit APBD tidak termasuk:

a. Defisit yang dibiayai dari SiLPA;

b. Defisit yang dibiayai dengan pencairan Dana Cadangan

Pemantauan Defisit Anggaran

Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi defisit APBD kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBD ditetapkan.

Pemerintah Daerah yang melakukan perubahan APBD, wajib melaporkan posisi defisit APBD paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBD Perubahan ditetapkan.

Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi kumulatif pinjaman daerah dan kewajiban pinjaman daerah kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri setiap semester dalam tahun anggaran berjalan, paling lambat satu bulan setelah berakhirnya periode semester yang bersangkutan.

Format laporan posisi kumulatif pinjaman daerah dan kewajiban pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada poin sebelumnya tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.02/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan dan Mekanisme Pemantauan Defisit APBD.

Menteri Keuangan memantau perkembangan posisi defisit APBD dan pinjaman daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pemantauan perkembangan posisi defisit APBD dan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud dalam poin sebelumnya meliputi:

a. analisis, penelaahan dan evaluasi terhadap laporan posisi defisit APBD dan pinjaman daerah;

b.  penyajian, pelaporan dan publikasi informasi posisi defisit APBD dan pinjaman daerah; dan

c.  lain-lain tugas yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Dengan memperhatikan keadaan dan perkiraan perkembangan perekonomian nasional, Menteri Keuangan setiap bulan Agustus menetapkan batas maksimal pinjaman Pemerintah Daerah secara keseluruhan untuk tahun anggaran berikutnya.

Sanksi

Menteri Keuangan dapat mengenakan sanksi berupa penundaan penyaluran Dana Perimbangan dalam hal Pemerintah Daerah melanggar batas maksimal defisit APBD masing-masing daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.02/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan dan Mekanisme Pemantauan Defisit APBD

Pengenaan sanksi

Ø Ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri.

Ø Dilaksanakan secara efektif pada penyaluran Dana Perimbangan bulan berikutnya setelah tanggal penetapan sanksi.

Ø Mengikuti mekanisme penyaluran Dana Perimbangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

SUMBER:

wikipedia.org

kompas.com

drummerfan.wordpress.com

 

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 09/03/2013 by in Artikel and tagged , , , , , , , .

Blog Stats

  • 62,285 hits

Masukkan alamat surat elektronik Anda untuk mengikuti blog ini dan menerima pemberitahuan tentang tulisan baru melalui surat elektronik.

Bergabunglah dengan 5.899 pengikut lainnya.

TUKAR LINK

Link Teman akan saya pasang di Kotak Tukar Link. Copy kode berikut dan paste ke widget yang diinginkan.
Ekonomi Modern
<!-- Start Backlink Code --><a rel=”dofollow” href=”http://kuliahekonomimodern.wordpress.com/” title=”Ekonmi Modern”> <a href=" http://kuliahekonomimodern.wordpress.com/" target="_blank" title="Ekonomi Modern"><img src=" http://kuliahekonomimodern.files.wordpress.com/2012/11/cooltext838145147.gif" alt="Ekonomi Modern" /></a><!-- End Backlink Code -->

General Traffic

Alexa Certified Site Stats for http://kuliahekonomimodern.wordpress.com/SEO Stats powered by MyPagerank.NetFlag Counter
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 5.899 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: